RRI.CO.ID, Jakarta - Langkah Amerika Serikat terhadap Venezuela memicu kekhawatiran keadilan iklim global. Dampaknya dirasakan negara berkembang yang tergabung dalam

Peneliti BRIN Yogi Setya Permana mengatakan, kondisi ini sebagai paradoks politik iklim global. Negara maju menekan transisi energi, namun tetap mengamankan aset energi fosil.

Menurutnya, praktik ini melemahkan keadilan iklim bagi negara berkembang. “Energi fosil ditekan, tapi tetap dijaga sebagai aset strategis,” kata Yogi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 20 Januari 2025.

Ia mengatakan, invasi ke Venezuela berpotensi menurunkan harga minyak dunia. Situasi tersebut dinilai menunda investasi energi terbarukan di Global South.

Sementara, Indonesia menargetkan energi terbarukan 100 persen dalam sepuluh tahun. Target

Hal ini, lanjut dia, akan berdampak meningkatkan risiko sosial, ekologis, dan geopolitik. “Minyak murah sering menjadi jebakan kebijakan,” ucapnya.

Negara berkembang menanggung beban terberat perubahan iklim global. Kontribusi historis emisi mereka relatif kecil dibanding negara maju.

Transisi energi, menurut Yogi, tidak pernah berlangsung di ruang netral. “

Amerika Serikat juga menarik diri dari lembaga iklim internasional utama. Langkah ini dinilai menjauhkan AS dari negosiasi iklim global.

Ia menyoroti pentingnya peran aktor besar dalam multilateralisme iklim. “Situasi ini problematis saat COP 30 disebut

Sementara itu, Dosen Unpar Stanislaus Apresisan melihat peluang kepemimpinan

Ia mencontohkan dominasi peneliti negara maju dalam laporan IPCC. “Peneliti Selatan harus mendapat porsi lebih besar,” kata Stanislaus.

Indonesia dinilai memiliki modal historis kepemimpinan global. Semangat Konferensi Asia Afrika disebut perlu dihidupkan kembali.

Untuk itu, Indonesia didorong berkoalisi dengan Brasil dan negara Selatan lainnya. “Koalisi ini penting menuntut transisi energi berkeadilan,” ujar Stanislaus.