RRI.CO.ID, Kendal - Sebanyak 190 desa dan kelurahan di Kabupaten Kendal ternyata belum lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025. Hal ini diungkapkan Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari saat Launching SPPT PBB-P2 2026 Kabupaten Kendal di Pendopo Tumenggung Bahurekso Kendal, Rabu, 21 Januari 2026.

Bupati mengatakan, Launching SPPT PBB-P2 biasanya dilakukan pada bulan April, tetapi pada 2026 ini dipercepat agar waktunya lebih panjang. "Harapannya, agar di masing-masing desa dalam penarikan PBB-nya lebih ditingkatkan," ujarnya.

Ia mengatakan, di tahun 2025, hanya 96 desa dan kelurahan yang lunas PBB, dari 286 desa dan kelurahan yang ada. “Percepatan

Bupati Kendal mengatakan, Pemda Kendal juga memberikan penghargaan kepada masing-masing desa dan kecamatan yang lunas wajib pajak. Penghargaan berupa program atau kegiatan dari pemerintah daerah.

Pemda Kendal juga memberikan penghargaan kepada perusahaan atas kepatuhan melaksanakan kewajiban pajak daerah. Salah satu perusahaan yang mendapatkan penghargaan adalah PT Arsa Prosper Anugerah (Golden Brown Property).

Direktur PT Arsa Prosper Anugerah, Thohir Ardana, mengatakan, sebagai pengembang properti, dirinya memfokuskan pada tata kelola lingkungan untuk mewujudkan properti yang tumbuh baik dan adaptif. "Karena properti itu selain untuk tempat tinggal, juga menjadi tempat tumbuh yang sehat dan nyaman untuk generasi mendatang," ujarnya.

Sementara, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kendal, Abdul Wahab mengatakan, realisasi PBB tahun 2025 tetap melampaui target meski banyak desa/kelurahan yang belum melunasi. Ia menjelaskan, realisasi PBB tahun 2025 mencapai sebesar Rp 57,086 miliar.

“Targetnya Rp 55 miliar atau tercapai 103,79 persen. Perolehan PBB tahun 2025 juga naik cukup signifikan dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp 52,756 miliar," katanya. (FR)