RRI.CO.ID, Cikarang - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Daulay menyoroti rendahnya kualitas susu lokal. Saleh menilai hasil perahan peternak rakyat saat ini seringkali tidak memenuhi kriteria kualitas industri pengolahan besar.

Pemerintah harus segera turun tangan untuk memberikan bimbingan teknis yang komprehensif bagi para peternak di daerah. Langkah ini sangat krusial agar seluruh produk susu domestik dapat terserap secara maksimal oleh pihak manufaktur.

"Ada banyak susu-susu yang mereka produksi itu ternyata tidak kompatibel, tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan susu. Dalam hal ini Kementerian Perindustrian perlu memberikan pendidikan kepada mereka sehingga nanti mereka jadi peternak yang profesional," ujar Saleh saat melakukan kunjungan kerja ke PT Frisian Flag Indonesia di Cikarang, Kamis, 5 Februari 2026.

Politisi tersebut menyayangkan kondisi peternak Indonesia yang belum mampu bekerja secara profesional sesuai harapan sektor industri. Mereka dianggap belum memenuhi berbagai kualifikasi serta persyaratan ketat dalam proses produksi susu segar yang berkualitas.

Hal ini menjadi kendala besar dalam upaya pemenuhan kebutuhan nutrisi nasional melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saleh menegaskan bahwa peningkatan kemampuan peternak lokal menjadi catatan penting untuk diawasi oleh parlemen.

"Peternak di Indonesia belum sepenuhnya profesional. Kondisi tersebut membuat mereka belum memenuhi syarat seperti yang diinginkan perusahaan-perusahaan," kata Saleh.

Komisi VII DPR juga memberikan catatan khusus terkait lokasi peternakan yang harus memperhatikan faktor iklim. Sapi perah sebaiknya tidak dipelihara di dataran rendah agar kualitas susu tetap terjaga dengan baik.

Pemilihan lokasi di dataran tinggi sangat menentukan keberhasilan produksi susu yang sesuai dengan kebutuhan industri pengolahan. Seluruh aspek teknis ini diharapkan masuk dalam materi edukasi yang akan diberikan oleh otoritas pemerintah.

"Dan kemudian ada beberapa tadi persyaratan misalnya mereka tuh kalau mau ternak jangan di tempat dataran rendah, harus di dataran tinggi. Nah itu mungkin saya kira juga menjadi catatan kita semua," kata Saleh.

Kebutuhan susu nasional saat ini diperkirakan telah mencapai angka sekitar 66 juta orang di seluruh Indonesia. Namun kapasitas produksi industri pengolahan dalam negeri baru mampu menyentuh angka sekitar 20 juta saja.

Kesenjangan sebesar 40 juta tersebut merupakan pekerjaan rumah yang harus segera dikejar oleh pemerintah Republik Indonesia. Otoritas terkait perlu mencari jurus jitu untuk menutup jarak pasokan yang masih sangat lebar tersebut.

"Jika kebutuhannya mencapai 66 juta sementara produksi hanya 20 juta, terdapat sekitar 40 juta kekurangan. Kekurangan tersebut harus dipenuhi dan dikejar oleh pemerintah," ucap Saleh.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika merespons kebutuhan tersebut. Putu menjelaskan bahwa pemerintah sedang berupaya meningkatkan kualitas hasil perah melalui bantuan teknologi dan investasi.

Kementerian Perindustrian memberikan insentif berupa pengembalian dana sebesar 35 persen bagi penggunaan mesin lokal. Selain itu pemerintah memberikan diskon bunga bank sebanyak 5 persen guna membantu likuiditas usaha peternak.

"Dari sisi pemerintah, langkah pertama adalah menjaga dan meningkatkan kualitas susu yang dihasilkan peternak dan koperasi. Peningkatan tersebut diperlukan agar susu memenuhi spesifikasi untuk diproses lebih lanjut di industri," ujar Putu.