RRI.CO.ID, Jakarta – Ketua Presidium MAFINDO, Setiaji Eko Nugroho, menegaskan pentingnya kecerdasan masyarakat dalam memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Ia mengungkapkan, banyak konten hoaks saat ini sengaja memanfaatkan isu politik maupun sosial, sehingga mampu menyesatkan publik tanpa disadari.

Salah satu contohnya adalah tangkapan layar berita palsu yang mencatut nama mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dalam kasus kuota haji. Dalam konten tersebut disebutkan pula keterlibatan mantan Presiden Joko Widodo yang diklaim menerima dana sebesar Rp470 triliun, lengkap dengan bukti nota transfer.

Namun, setelah dilakukan penelusuran, informasi tersebut terbukti tidak sesuai fakta dan merupakan hoaks. “Kalau kita cek di berbagai sumber yang valid, seperti RRI, Antara, Kompas, dan lainnya, tidak ada pernyataan itu,” ujar Setiaji dalam perbincangan bersama PRO3 RRI di Jakarta, Sabtu, 17 Januari 2026.

Ia menjelaskan, indikator kuat konten merupakan hasil rekayasa. Antara lain judul berita yang janggal dan terlalu panjang, serta penggunaan foto yang diduga hasil manipulasi kecerdasan buatan (AI).

“Kalau kita terbiasa membaca informasi dari media jurnalistik terverifikasi, judul berita itu pasti punya pakem,” ucapnya.

Setiaji menambahkan, konten tersebut hanya berupa tangkapan layar sederhana dari situs yang tidak terverifikasi dan bukan berasal dari media resmi. Oleh karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati.

“Di RRI tidak ada, di Kompas tidak ada. Itu sudah indikasi kuat 95 persen merupakan konten yang diada-adakan,” katanya.

Selain itu, ia juga menyinggung video yang mengklaim TNI membangun jembatan darurat dalam semalam di Sumatra. Berdasarkan hasil pengecekan, video tersebut dipastikan merupakan konten buatan AI.

“Video itu kami masukkan dan hasilnya menunjukkan kemungkinan 91 persen dibuat menggunakan AI,” katanya.

Menurut Setiaji, konten semacam ini kerap memanfaatkan situasi krisis atau bencana untuk menarik perhatian publik agar lebih mudah mempercayai informasi yang salah. Ironisnya, meski media resmi telah memberitakan kondisi sebenarnya, versi palsu justru lebih cepat menyebar di media sosial.

Ia mengakui, sebagian hoaks kini memang lebih mudah dideteksi, namun tidak sedikit pula yang disajikan secara halus. Sehingga sulit dibedakan antara fakta dan rekayasa.

Karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu mengutamakan informasi yang bersumber dari media jurnalistik yang terpercaya. Dan juga media yang terverifikasi.

Fenomena penipuan digital dan scam juga menjadi perhatian MAFINDO, mengingat banyak warga yang menjadi korban eksploitasi data pribadi, khususnya nomor telepon. Pelaku biasanya memanfaatkan data tersebut untuk mengakses rekening digital secara ilegal dan menimbulkan kerugian finansial.

Tak hanya itu, konten pinjaman online ilegal juga menjadi modus baru yang menipu masyarakat dengan iming-iming tanpa bunga dan tanpa agunan. “Ini sudah kami lakukan pengecekan, dan sudah pasti informasi tersebut tidak memiliki dasar,” ujarnya. (Edelweis Davina Muchtar)