Iqbal Minta Pengawasan Risiko Diperketat Sambut Program Pusat
- Editor Agoes Santhosa
- 12 Des 2025
- Mataram
KBRN, Mataram: Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menjadi salah satu daerah yang menerima aliran program strategis nasional dalam skala besar pada 2026. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyebut sejumlah proyek bernilai triliunan rupiah tengah disiapkan pemerintah pusat untuk digulirkan.
Program tersebut antara lain Mitigasi Bencana Gunung dengan alokasi sekitar Rp5,7 triliun khusus NTB, Proyek Unggas Terintegrasi senilai Rp2,1 triliun yang menjadi satu dari lima proyek unggulan nasional, serta program Kampung Nelayan Merah Putih dan Sekolah Rakyat dengan nilai fisik hampir Rp300 miliar.
“Program besar ini adalah peluang sekaligus tanggung jawab. Kita harus memastikan daerah siap mengelola secara akuntabel,” ujar Iqbal saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Pemerintahan (RAKORWASDA) dan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (11/12/2025).
Acara yang mengusung tema
“Penguatan Sinergi Binwas dalam Mendukung Keberhasilan Program Strategis Daerah” itu dihadiri jajaran Inspektorat Provinsi serta Inspektorat kabupaten/kota se-NTB. Kegiatan ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama penguatan pengawasan lintas wilayah.Iqbal menegaskan bahwa masuknya mandat pembangunan berskala besar harus diimbangi dengan sistem pengawasan daerah yang kuat, terukur, dan berbasis manajemen risiko. Ia menyoroti pola lama yang kerap membuat daerah baru menyadari risiko pada tahap akhir kebijakan, ketika ruang perbaikan sudah terbatas.
“Kelemahan kita selama ini di daerah adalah kebijakan tidak dibuat berbasis manajemen risiko. Kita baru sadar risiko itu di ujung,” katanya.
Untuk mengubah pola tersebut, Pemprov NTB mewajibkan seluruh pejabat eselon II memiliki sertifikat Manajemen Risiko. Kepala daerah kabupaten/kota didorong mengikuti langkah yang sama untuk memperkuat kapasitas aparatur dalam mengawal sekaligus mempertanggungjawabkan setiap program strategis.
Iqbal juga menegaskan peran Inspektorat sebagai
“garantor” bagi perangkat daerah. Menurutnya, pengawas internal harus mampu memberikan kepastian dan rasa aman bagi OPD agar mereka bisa bekerja tanpa ketakutan berlebih terhadap risiko administratif.“Kalau sudah digaransi, diperiksa oleh teman di Inspektorat, maka kalau ada sesuatu, Inspektoratlah yang harus menghadapi itu, yang harus menjelaskan,” tegasnya.
Melalui RAKORWASDA dan momentum HAKORDIA 2025 ini, Pemprov NTB ingin mendorong pengawasan pemerintah daerah yang lebih solid dan proaktif. Iqbal menutup dengan menekankan bahwa keberhasilan program pusat maupun daerah hanya mungkin dicapai bila pengawasan diperkuat sejak awal, bukan setelah masalah muncul.
