KBRN, Mataram: Kota Mataram resmi dinobatkan sebagai Percontohan Kota/Kabupaten Anti Korupsi 2025 setelah melalui proses supervisi KPK selama enam bulan dan meraih skor 91,85 dengan kategori istimewa. Bersama Kota Blitar dan Kabupaten Minahasa Tenggara, dalam puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) di Yogyakarta, Selasa (9/12/2025).

Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua KPK RI Setyo Budiyanto, didampingi para kepala daerah penerima predikat, termasuk Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana. Mereka memimpin simbolisasi gerakan antikorupsi dengan menabuh kentongan, sekaligus menandai peluncuran resmi Kabupaten/Kota Percontohan Antikorupsi 2025.

Ketua KPK RI Setyo Budiyanto dalam sambutannya mengatakan KPK menobatkan Mataram sebagai daerah dengan kinerja pencegahan korupsi terbaik berkat reformasi layanan publik yang inovatif dan berorientasi empati, salah satunya akta kematian otomatis, layanan yang membantu warga tanpa birokrasi rumit saat kehilangan anggota keluarga.

"KPK menilai inovasi tersebut bukan hanya efisien, tetapi juga memutus potensi gratifikasi dan pungutan liar," jelasnya

Ketua KPK menegaskan bahwa Mataram menjadi contoh nasional karena mampu melampaui rata-rata Indeks Integritas Nasional 2025 yang berada di angka 72,32. Praktik terbaik yang diterapkan Mataram akan dijadikan acuan KPK dalam mempercepat perbaikan integritas nasional.

"Penyuluh antikorupsi kini tak boleh lagi hanya ASN menengah. Pemimpin tertinggi harus menjadi role model integritas, Dengan pendekatan ini diyakini dapat memperkuat budaya antikorupsi dari level tertinggi pemerintahan hingga masyarakat," katanya.

Semenatar itu Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana menyampaikan rasa syukur sekaligus komitmen memperkuat reformasi birokrasi. “Skor 91,85 ini adalah hasil kolaborasi dan komitmen bersama dalam menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.

Ia menegaskan Mataram siap menjadi rujukan nasional dalam reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih.

"Integritas adalah proses panjang. Kami akan terus memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan, dan memastikan setiap inovasi lahir dari kebutuhan nyata masyarakat,” ungkapnya.