RRI.CO.ID, Jakarta - Akademisi transportasi
Djoko Setijowarno menilai Mudik Lebaran 2026 membutuhkan kebijakan lebih menyeluruh.Menurutnya, mudik tidak hanya soal lalu lintas, tetapi keselamatan dan keadilan negara, maka dibutuhkan reformasi transportasi.
“Lebaran itu kewajiban kultural, pergerakannya pasti jauh lebih besar dari Nataru,” ujar Djoko kepada Pro 1 RRI Jakarta, Minggu 18 Januari 2026. Ia menilai karakter mudik Lebaran tidak bisa disamakan dengan libur akhir tahun.
Perilaku Mudik Berbeda dengan Nataru
Djoko menjelaskan Nataru bersifat wisata dan cenderung opsional.
Sementara mudik Lebaran didorong tradisi, THR, dan kebutuhan pulang kampung.
“Pada Lebaran, orang tetap berangkat meski ekonomi sedang ketat,” katanya.
Ia menyebut fenomena mudik tetap jalan, dompet tetap perhitungan.
Angkutan Umum Daerah Masih Lemah
Djoko menilai lemahnya angkutan umum daerah mendorong munculnya travel gelap.
Kondisi ini membuat pemudik terpaksa membawa kendaraan pribadi.
“Travel gelap itu tanda negara belum hadir di transportasi lokal,” ujarnya.
Ia menegaskan pembenahan daerah tidak bisa terus menunggu.
Mudik Gratis Perlu Satu Platform
Program mudik gratis dinilai perlu integrasi nasional.
Pendaftaran ganda masih menyebabkan kursi kosong dan tidak tepat sasaran.
“Semua mudik gratis harus satu data dan satu sistem,” kata Djoko.
Ia mendorong platform tunggal di bawah Kementerian Perhubungan.
Mudik Sepeda Motor Harus Dikurangi
Djoko menilai mudik sepeda motor berisiko tinggi terhadap keselamatan.
Terutama bagi pemudik yang membawa anak-anak.
Logistik Jangan Terus Dikorbankan
Pembatasan truk dinilai berdampak besar terhadap ekonomi dan pengemudi.
Djoko menilai solusi bukan menghentikan logistik jalan raya.
“Logistik harus dialihkan ke rel dan laut, bukan dimatikan,” katanya.
Ia mendorong pemanfaatan jalur kereta dan moda laut secara optimal.
Ukuran Keberhasilan Harus Diubah
Djoko menegaskan keberhasilan mudik tidak cukup diukur dari kelancaran.
Negara harus melindungi nyawa tanpa mengorbankan ekonomi.
“Lancar itu penting, tapi keselamatan dan keadilan jauh lebih utama,” pungkasnya.
