RRI.CO.ID, Jakarta - Menlu RI Sugiono mengungkapkan, Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai Anggota Tidak Tetap di Dewan Keamanan (DK) PBB untuk 2029 – 2030. Menurutnya, pencalonan ini sebagai upaya menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperbaiki dan mereformasi institusi multilateral seperti PBB.

“Hal ini kita lakukan bukan untuk prestise semata, tetapi untuk memastikan bahwa sistem tetap berfungsi, bahkan di tengah tekanan yang semakin besar. Dan sebuah upaya menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperbaiki dan mereformasi institusi multilateral,” ujar Menlu RI saat menyampaikan pidato Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM) 2026, di Gedung Nusantara, Kemlu RI, Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026

Menlu RI menjelaskan, komitmen Indonesia dalam memastikan sistem PBB tetap berfungsi, juga diwujudkan dengan aktif terlibat dalam berbagai inisiatif UN80. Yaitu, sebuah insiatif yang diluncurkan pada momentum 80 tahun PBB pada tahun lalu.

“Oleh karena itu, dalam momentum 80 tahun PBB, Indonesia secara aktif terlibat dalam berbagai inisiatif UN80. Arah yang kita dorong konkret, (yaitu-red) PBB harus lebih responsif, efisien, dan berdampak nyata di lapangan,” katanya menekankan.

Sebab, kata Menlu penetapan aturan adalah bukti multilateralisme dapat bekerja dan berdampak langsung bagi kehidupan. “Dan, Indonesia juga menyadari bahwa tantangan utama PBB hari ini adalah bagaimana memastikan reformasi di tubuhnya tidak sebatas wacana belaka,” ujar Menlu Sugiono.

Selain, Indonesia disebut menyadari di dunia yang multipleks bahwa multilateralisme saat ini adalah sebuah ekosistem arena, yang bertahan karena diperkuat oleh berbagai platform. “Sehingga, ketahanan nasional dibangun dengan hadir secara konsisten di arena-arena itu, dengan prinsip yang jelas dan arah yang kita tentukan sendiri,” katanya.

Adapun Indonesia telah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sebanyak empat kali. Yaitu, pada tahun 1974 – 1975, 1995 – 1996, 2007 – 2008, dan 2019 – 2020.