KBRN, Jakarta: Amerika Serikat resmi meluncurkan fase kedua rencana perdamaian Gaza yang digagas Presiden Donald Trump. Fase ini berfokus pada pembentukan pemerintahan Palestina teknokratik, demiliterisasi, serta rekonstruksi wilayah Gaza.

Melansir dari BBC News, Kamis (15/1/2026), pengumuman tersebut disampaikan oleh utusan Amerika Serikat, Steve Witkoff. Ia menegaskan, fase kedua merupakan kelanjutan dari fase pertama rencana perdamaian Gaza.

Fase pertama mencakup gencatan senjata, pertukaran sandera dan tahanan, penarikan sebagian pasukan Israel, serta peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Dalam fase kedua, AS menargetkan pelucutan senjata Hamas dan kelompok Palestina lainnya.

Selain itu, fase kedua ini juga akan membentuk Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) sebagai pemerintahan transisi. Komite yang beranggotakan 15 orang tersebut akan dipimpin oleh Ali Shaath, mantan pejabat Otoritas Palestina.

Komite ini akan berada di bawah pengawasan Dewan Perdamaian yang diketuai langsung oleh Presiden Donald Trump. Rencana ini juga mencakup pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional untuk melatih dan mendukung kepolisian Palestina.

Namun, pelaksanaan fase kedua dinilai menghadapi tantangan serius. Hamas menolak menyerahkan senjata tanpa pembentukan negara Palestina merdeka, sementara Israel belum berkomitmen menarik diri sepenuhnya dari Gaza.

Gencatan senjata pun disebut sangat rapuh, dengan kedua pihak saling menuduh melakukan pelanggaran. Sementara itu, hampir 450 warga Palestina dilaporkan meninggal akibat serangan Israel sejak gencatan senjata berlaku.

PBB juga menegaskan bahwa kondisi kemanusiaan di Gaza masih memprihatinkan dan membutuhkan aliran bantuan tanpa hambatan. Rencana tersebut didukung mediator regional Mesir, Qatar, dan Turki, serta dari Hamas, Jihad Islam Palestina, dan Otoritas Palestina.