KBRN, Jakarta: Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyoroti tatanan dunia yang semakin kompleks. Hal ini ditandai dengan beragamnya panggung kepentingan, aktor dominan, hingga kerja sama yang semakin transaksional.

Hal ini disampaikannya pada pernyataan pers tahunan Menlu, Rabu (14/1/2026) di Jakarta. Menurut dia, dunia tengah berada di ruang abu-abu yang berbahaya karena tidak tegasnya batas antara perdamaian dan perang.

Karena itu, Menlu menegaskan kondisi demikian perlu disikapi dengan memiliki ketahanan nasional yang kuat. "Ini adalah realitas yang dihadapi bersama, dan bagi Indonesia ini semua membuat pilihan menjadi semakin jelas," ujarnya.

Menlu menambahkan kelangsungan hidup (survival) adalah soal memiliki ketahanan nasional yang kuat disertai kapasitas untuk menentukan arah sendiri. Menurut dia, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipinjam tetapi harus dibangun dari dalam, yang disebutnya sebagai diplomasi ketahanan.

"Hanya negara yang kuat yang di dalam akan memiliki daya tawar di luar, inilah yang saya maknai sebagai diplomasi ketahanan," ucapnya. Ini merupakan sebuah diplomasi yang tidak reaktif tetapi adaptif sebagai pilar fundamental politik luar negeri Indonesia.

Menlu menyatakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif tetap berangkat dari amanat konstitusi. Namun di saat bersamaan Indonesia diharapkan dapat melihat dunia yang keras, kompetitif dan semakin tidak terprediksi.

"Karena itu, diplomasi kita harus dibangun atas dasar kesiapsiagaan, kewaspadaan, dan realisme," katanya. Sehingga Indonesia harus mampu memiliki kemampuan menahan tekanan, mengelola risiko, dan beradaptasi untuk bangkit lebih kuat.

Menlu menekankan ketahanan itu bersifat dinamis karena ancaman tidak lagi datang dalam bentuk tunggal. Ini karena dinamika di luar negeri cepat atau lambat akan terasa dalam kehidupan sehari-hari.

"Ketika harga bahan pokok naik karena rantai pasok global terganggu, itu adalah persoalan politik luar negeri," ucapnya. Sama halnya dengan ketika teknologi baru melebarkan ketimpangan akses pendidikan dan pekerjaan.

"Ketika situasi keamanan memburuk di suatu wilayah, warga negara Indonesia di luar negeri hanya berharap satu hal," katanya. "Yaitu merasakan kehadiran dan perlindungan dari negara, yang tentu saja merupakan politik luar negeri."

Menlu menguraikan diplomasi Ketahanan Indonesia dibangun di atas empat pilar Utama. Pertama, ketahanan keamanan untuk menjaga kedaulatan.

Berikutnya ketahanan ekonomi untuk menopang daya tahan dan daya tawar. Kemudian ketahanan energi untuk menjamin keberlanjutan, dan terakhir serta ketahanan pangan sebagai fondasi stabilitas nasional.

Sepanjang 2025, Indonesia mencatat kemajuan dalam penyelesaian batas darat dan maritim dengan Malaysia, Timor-Leste, dan Vietnam. Selain itu juga menyepakati tujuh kerja sama pertahanan dan 16 perjanjian penegakan hukum.