KBRN, Jakarta: Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mencatat kemajuan signifikan dalam penyelesaian persoalan perbatasan sepanjang tahun 2025. Capaian ini melibatkan perbatasan dengan Malaysia, Timor-Leste, dan Vietnam.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, kedaulatan nasional memerlukan postur pertahanan yang tangguh dan kerja sama strategis. Untuk itu, pertahanan dan keamanan terus diperkuat melalui jaringan kemitraan yang saling menguatkan dengan negara mitra kunci.

“Pertahanan dan keamanan kita terus dibangun melalui jaringan strategis yang saling menguatkan dengan mitra-mitra kunci. Dalam setahun terakhir, kita menyepakati tujuh kerjasama di bidang pertahanan serta 16 perjanjian penegakan hukum,” ujar Sugiono dalam sambutannya saat kegiatan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026, di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Menurutnya, upaya tersebut dilakukan seiring dinamika geopolitik global yang semakin tidak terprediksi. Sehingga, langkah ini disebut memperdalam interoperabilitas dan kepastian kerja sama kawasan.

Indonesia juga menggelar empat dialog 2+2 dengan pihak negara mitra kunci, yang melibatkan Tiongkok, Jepang, Australia, dan Turki. “Empat pertemuan dalam satu tahun terakhir mencerminkan sebuah kesadaran strategis bahwa di tengah dunia yang semakin tidak dapat diprediksi,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, diplomasi dan pertahanan menjadi satu hal yang tidak dapat terpisahkan. Kondisi ini dinilai penting ketika risiko salah hitung meningkat dan persepsi menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas.

Menurutnya, ketahanan nasional tidak dibangun melalui unjuk kekuatan. Namun melalui kepastian, pencegahan, dan membuka ruang-ruang dialog sebagai fondasi utama.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya memperkuat kerja sama Indonesia dan Malaysia. Komitmen tersebut mencakup penguatan hubungan bilateral, termasuk penyelesaian berbagai persoalan perbatasan.

"Sebagai contoh, kita sepakat hal-hal yang masalah perbatasan yang mungkin memerlukan waktu lagi untuk menyelesaikan secara teknis. Tapi prinsipnya kita sepakat untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak,” kata Presiden Prabowo.