KBRN, Fakfak: Fakfak terus memperkuat edukasi publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan APBN. Kepala KPPN Fakfak, Samsudin, menjelaskan bahwa keterlibatan publik merupakan unsur penting dalam pencegahan korupsi di daerah.
“Pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada pengawasan internal pemerintah. Masyarakat sebagai penerima manfaat belanja negara harus berani ikut mengawasi,” ujar Samsudin.
Ia mengungkapkan, strategi yang dilakukan KPPN Fakfak bersifat informatif, kolaboratif, dan partisipatif. Salah satunya dengan menyederhanakan informasi APBN melalui Rilis Kinerja APBN yang disajikan tiap bulan dalam bentuk infografis, poster digital, dan konten media sosial. Informasi tersebut mencakup penyaluran dana transfer ke daerah, alokasi pendidikan, kesehatan, hingga belanja infrastruktur.
“Kami ingin masyarakat mudah memahami aliran uang negara, sehingga mereka bisa menilai apakah program pemerintah benar-benar berjalan sesuai rencana,” jelasnya.
KPPN Fakfak juga menggelar literasi anggaran di sekolah dan perguruan tinggi melalui kegiatan Kemenkeu Mengajar dan sosialisasi PKN STAN. Langkah ini dilakukan untuk menanamkan pemahaman APBN, risiko korupsi, serta nilai integritas sejak dini.
“Generasi muda harus menjadi agen antikorupsi yang mampu membawa perubahan di lingkungannya,” tegas Samsudin.
Selain itu, kampanye integritas lintas-instansi juga diperkuat melalui Island of Integrity yang melibatkan Pemda Fakfak, Inspektorat, dan instansi vertikal lainnya. Kolaborasi ini bertujuan membangun kesadaran bersama bahwa pencegahan korupsi adalah tanggung jawab kolektif.
Dengan edukasi publik yang lebih masif dan pesan yang lebih kuat, KPPN Fakfak berharap masyarakat semakin percaya diri dalam menjalankan peran kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran negara.
