RRI.CO.ID, Fakfak - Program Koperasi Kampung Desa/Kelurahan Merah Putih berlanjut pada tahun 2026 dengan fokus pada pembangunan gerai dan gedung operasional. Program ini merupakan kelanjutan dari pelaksanaan tahun 2025 yang telah memasuki tahap fisik pembangunan di sejumlah wilayah.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Fakfak, Sopia Hindom, mengatakan bahwa pada 2026 kegiatan utama masih difokuskan pada pembangunan sarana koperasi. “Kelanjutan dari tahun 2025 itu sudah masuk di tingkat pembangunan gerai atau pembangunan gedung-gedung operasi di semua kampung,” ujarnya.

Ia menjelaskan, program Koperasi Merah Putih dilaksanakan secara nasional, termasuk di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Menurutnya, seluruh kampung dan kelurahan secara bertahap akan mendapatkan pembangunan fasilitas koperasi tersebut.

Di Kabupaten Fakfak sendiri terdapat 142 kampung dan tujuh kelurahan yang menjadi sasaran program. Namun pada tahun 2025, pembangunan fisik baru berjalan di dua distrik, yakni Distrik Bomberai dan Distrik Tomage.

Sopia menyebutkan, pembangunan di dua distrik tersebut ditangani langsung oleh TNI Angkatan Darat bersama seluruh anggotanya. “Di dua distrik itu ada lima kampung yang masuk tahap pembangunan gerai-gerai operasi Desa Merah Putih,” katanya.

Rinciannya, tiga kampung berada di Distrik Bomberai dan dua kampung lainnya di Distrik Tomage. Kelima kampung tersebut telah memulai pembangunan gerai operasional koperasi sejak tahun lalu.

Selain pembangunan fisik, kegiatan lain pada tahun 2026 adalah pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT). “Tahun ini kegiatannya seperti itu, pembangunan gerai-gerai dan juga RAT di awal tahun 2026,” ujar Sopia.

Ia menambahkan, Kementerian Koperasi telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2026 tentang pelaksanaan RAT Tahun Buku 2025. RAT khusus Koperasi Merah Putih dilaksanakan oleh pendamping koperasi, yakni BI dan PMO, dengan jumlah pendamping sebanyak 10 orang di Kabupaten Fakfak.

Sopia mengakui pembangunan gerai koperasi di sejumlah wilayah mengalami keterlambatan akibat kendala lahan. “Kendala yang kami hadapi adalah tanah, karena hampir seluruh wilayah merupakan tanah adat yang harus diselesaikan dulu sebelum pembangunan,” tutupnya.