RRI.CO.ID, Baubau - Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 yang disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Baubau mencapai Rp5,02 triliun atau 97 persen dari total pagu sebesar Rp5,18 triliun.

Capaian ini mencerminkan optimalnya pelaksanaan anggaran negara di wilayah Kepulauan Buton.

Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker (PDMS) KPPN Baubau, Adiatma, menjelaskan bahwa realisasi tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp885,67 miliar atau 96 persen dari pagu Rp917,93 miliar, serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp4.138,23 miliar atau 97 persen dari pagu Rp4.266,04 miliar.

"Belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada 106 satuan kerja kementerian/lembaga mitra KPPN Baubau meliputi Belanja Pegawai dengan realisasi Rp457,47 miliar atau 98 persen dari pagu, Belanja Barang sebesar Rp355,09 miliar atau 95 persen, serta Belanja Modal sebesar Rp73,11 miliar atau 96 persen," ungkap Adiatma Senin, 19 Januari 2026.

Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah sepanjang Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp207,50 miliar atau 91 persen, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp2.619,57 miliar atau 98 persen.

Dana Transfer Khusus berupa DAK Fisik dan Non Fisik Rp1.039,78 miliar atau 96 persen, Dana Desa Rp256,48 miliar atau 91 persen, serta Dana Insentif Fiskal Rp14,90 miliar yang terealisasi 100 persen.

Penyaluran TKD tersebut diberikan kepada enam pemerintah daerah di wilayah Kepulauan Buton, yakni Kota Baubau sebesar Rp698,79 miliar, Kabupaten Buton Rp671,94 miliar, Kabupaten Buton Selatan Rp561,20 miliar, Kabupaten Buton Tengah Rp776,44 miliar, Kabupaten Buton Utara Rp768,57 miliar, dan Kabupaten Wakatobi Rp673,74 miliar.

Adiatma menilai, secara keseluruhan kinerja belanja APBN Tahun 2025 di lingkup KPPN Baubau menunjukkan capaian yang positif, tidak hanya dari sisi realisasi anggaran yang optimal, tetapi juga peningkatan dalam aspek digitalisasi pembayaran.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh satuan kerja kementerian/lembaga serta pemerintah daerah mitra kerja atas sinergi dan koordinasi yang terjalin sepanjang tahun anggaran.

“Harapannya, realisasi anggaran yang telah tersalur dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kepulauan Buton,” ujarnya.

Memasuki Tahun Anggaran 2026, KPPN Baubau berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, mempertahankan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang optimal, serta mendukung program pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah melalui pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien.