RRI.CO.ID, Banda Aceh — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi, menyebut sedikitnya enam kabupaten di Aceh membutuhkan perhatian serius dalam percepatan pemulihan pascabencana.

Hal tersebut disampaikan Tito Karnavian saat menerima kunjungan delegasi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) di Kantor Gubernur Aceh, Selasa Februari 2026. Pertemuan dengan Pemerintah Aceh tersebut membahas percepatan pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dan provinsi lain.

“Kalau untuk di Aceh, yang perlu atensi betul ada enam. Tapi kalau mau ditambah dua, menjadi delapan daerah,” ujar Tito Karnavian.

Delapan daerah tersebut meliputi Aceh Tamiang sebagai prioritas utama, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Menurut Tito, masih terdapat daerah lain seperti Nagan Raya dan Aceh Tenggara yang terdampak, namun permasalahannya berskala lebih kecil dan dapat ditangani secara mandiri.

Tito bilang, pengembalian skema dana Transfer ke Daerah (TKD) seperti tahun 2025, khusus untuk tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sangat membantu keuangan daerah dalam percepatan pemulihan pascabencana. 

Dengan penetapan daerah super prioritas, kata Tito, pemerintah daerah diharapkan mampu mempercepat penanganan kebutuhan dasar seperti pembersihan lumpur dan pemulihan infrastruktur ringan.

“Kalau dana TKD dikembalikan seperti tahun 2025 dan difokuskan ke daerah-daerah prioritas, mereka bisa mengerjakan sendiri yang kecil-kecil. Itu akan jauh lebih cepat,” kata Tito. 

Ia mengaku telah menyampaikan permohonan tersebut kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani. Dalam kesempatan yang sama, Tito Karnavian juga memaparkan kondisi pemulihan pascabencana di Sumatera Barat dan Sumatera Utara. 

Di Sumatera Barat, dari 19 kabupaten/kota, sebanyak 16 daerah terdampak bencana. Namun, empat daerah yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok Selatan, Kota Sawahlunto, dan Kota Bukittinggi tidak mengajukan bantuan karena mampu menangani dampak banjir secara mandiri.

“Saya memberikan apresiasi karena mereka merasa banjirnya hanya sebentar dan sudah bisa diselesaikan sendiri,” ujarnya.

Sementara itu, di Sumatera Utara, hanya Kabupaten Asahan yang tidak mengajukan bantuan apa pun. Di Aceh, Tito juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang dinilai mampu menangani dampak bencana tanpa mengajukan permohonan bantuan tambahan.

Secara keseluruhan, sebut Tito, dari 52 daerah terdampak di tiga provinsi, enam daerah tidak mengajukan bantuan, sehingga pemerintah memfokuskan penanganan pada 46 daerah lainnya. Di Sumatera Barat, dua daerah yang masih membutuhkan perhatian utama adalah Kabupaten Agam dan Padang Pariaman, dengan Tanah Datar dan Pesisir Selatan sebagai daerah yang mendekati kondisi normal.

"Untuk Sumatera Utara, dua daerah yang menjadi perhatian utama adalah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara. Selain itu, Kabupaten Tapanuli Selatan juga dinilai perlu mendapat perhatian tambahan, terutama terkait persoalan pengungsian," pungkasnya.