KBRN, Yogyakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penguatan ekosistem integritas sebagai agenda strategis nasional melalui penyelenggaraan Temu Aksi Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas (TAPAKSIAPI) 2025 di Yogyakarta. Forum ini menjadi momentum konsolidasi ribuan agen penggerak antikorupsi dari seluruh Indonesia untuk memperluas pendidikan dan pencegahan korupsi hingga ke akar rumput.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, Minggu (7/12/2025) siang, ketika membuka kegiatan tersebut di Gedhong Pracimosono, Kepatihan Yogyakarta. Ibnu menegaskan TAPAKSIAPI adalah ruang strategis untuk memperkaya strategi pencegahan korupsi dan menguatkan jejaring penyuluhan.

“Di forum inilah berbagai pengalaman, strategi, dan inisiatif pencegahan korupsi diperkaya melalui interaksi langsung bertukar gagasan, merumuskan strategi penyuluhan yang adaptif, sehingga PAKSI–API dapat menanamkan pendidikan dan pencegahan korupsi jangka panjang sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa. Tahun ini menjadi penyelenggaraan kelima, yang menegaskan kuatnya komitmen publik dalam merawat budaya antikorupsi di berbagai daerah,” ucap Ibnu.

Lebih lanjut Ibnu menekankan, pemupukan integritas tidak boleh berhenti pada wacana. Kolaborasi lintas daerah dan profesi diyakininya menjadi kunci mendorong perubahan nyata, sekaligus memperkuat peran PAKSI dan API sebagai perpanjangan tangan KPK dalam membangun budaya antikorupsi di masyarakat.

Berbagi praktik baik

Sejak pertama kali digelar pada 2019, TAPAKSIAPI berkembang menjadi ruang berbagi praktik baik yang memperluas jejaring gerakan antikorupsi di tingkat lokal. Pelaksanaan tahun ini yang bertepatan dengan rangkaian Hakordia 2025 dipandang KPK sebagai bukti komitmen publik yang semakin kuat dalam merawat integritas nasional.

Penguatan kompetensi penyuluh, penyediaan materi edukasi yang lebih lengkap, serta perluasan kerja sama dengan pemerintah daerah dan komunitas menjadi fokus utama untuk memastikan penyuluhan antikorupsi semakin berdampak.

“Penguatan SDM antikorupsi menjadi bagian penting dari strategi nasional pemberantasan korupsi. KPK tidak mungkin berjalan sendiri, PAKSI dan API adalah mitra strategis dalam menanamkan integritas di masyarakat, mulai dari ruang kelas hingga instansi pemerintahan, upaya memberantas korupsi bukan hanya soal penindakan, tetapi gerakan kolektif yang berangkat dari integritas setiap individu,” kata Ibnu.

Sedangkan, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menegaskan tahun 2025 menjadi tonggak penting bagi KPK yang kini ditetapkan sebagai

“Setelah serangkaian pertemuan dengan kementerian terkait—mulai dari Kemendikdasmen, Kemendikti, Kemenag hingga Kemendagri—upaya KPK akhirnya menunjukkan hasil. Mulai 2026, pendidikan antikorupsi diproyeksikan masuk secara resmi ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, sekaligus menjadi bagian Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) di perguruan tinggi negeri maupun swasta,” katanya.

Ia menambahkan, kebutuhan tinggi akan edukasi antikorupsi menuntut KPK memperkuat kapasitas PAKSI–API agar lebih merata dan mampu menjadi ujung tombak diseminasi nilai integritas di daerah. (ros/rini)