RRI.CO.ID, Batam - Ratusan bupati dari seluruh penjuru Nusantara berkumpul di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, untuk menghadiri pembukaan Rakernas XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2026, Minggu (18/1/2026) malam. Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi menyampaikan, Rakernas XVII ini menjadi ruang kolaborasi konkret antara pemerintah daerah dengan mitra strategis.

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang hadir memberikan dukungan penuh dengan mengajak pemerintah kabupaten berperan aktif dalam program-program strategis nasional. Inisiatif ini mencakup Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), riset, beasiswa sawit, hingga pengembangan SDM.

"Tidak hanya menyasar sektor perkebunan, BPDP juga memperluas sinergi pada aspek kesehatan. Yakni, melalui penanganan stunting, ketahanan pangan, hingga promosi Minyak Makan Merah yang menjadi harapan baru bagi ekonomi kerakyatan di daerah," kata Bursah, yang juga menjabat Bupati Lahat tersebut.

Selaras dengan semangat modernisasi, Bank Tabungan Negara (BTN) turut mempertegas komitmennya melalui tindak lanjut kesepakatan dengan Apkasi untuk mendukung sektor UKM di daerah. Di antaranya, peluncuran Digikab by Bale, platform transformasi digital kabupaten.

"Program ini untuk mengakselerasi perkembangan daerah melalui penguatan teknologi dan solusi digital yang bertujuan meningkatkan mutu pelayanan publik. Sekaligus, menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat kabupaten," ujar Bursah.

Sebagai kado seperempat abad organisasi, Apkasi juga meluncurkan buku 25 Praktik Terbaik Pemerintah Kabupaten. Buku ini merangkum berbagai terobosan inovatif di sektor pelayanan publik, tata kelola pemerintahan

"Buku ini merupakan jawaban atas stigma bahwa daerah hanya bisa meminta dana. Kami mendokumentasikan praktik cerdas ini agar dapat direplikasi secara nasional. Kami ingin menunjukkan di tengah kebijakan sentralistik, kreativitas bupati di daerah tetap menyala demi melayani rakyat," ucap Bursah.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Rudy Mas'ud, mengingatkan ketergantungan pada Dana Transfer ke Daerah (TKD) harus mulai dikurangi. Salah satu caranya dengan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara kreatif.

"Jangan lagi kita mengandalkan sumber daya alam ekstraktif. Tambang akan habis, hutan bisa gundul. Masa depan kita ada pada mutu SDM yang bisa mengelola ekonomi hijau dan ekonomi biru. Peran Apkasi penting menyatukan bupati agar kebijakan nasional memihak pada keberlanjutan lingkungan dan daya saing manusia," ujar Gubernur Kalimantan Timur itu.

Rudy juga menegaskan komitmen pemerintah provinsi menjadi jembatan strategis. Bukan penghambat birokrasi, melainkan sebagai akselerator yang menghubungkan aspirasi kabupaten dengan kebijakan di tingkat pusat.

Sebagai tuan rumah sekaligus Dewan Penasehat Apkasi wilayah Kepri, Gubernur Ansar Ahmad mengajak para bupati se-Indonesia menjadikan Rakernas ini sebagai titik balik penguatan sinergi. Ia berharap para delegasi dapat menikmati potensi wisata bahari dan kuliner Batam sebagai inspirasi daerah bisa bangkit melalui sektor jasa dan pariwisata yang kuat.

Dalam kesempatan itu, Apkasi turut memberi santunan kepada puluhan anak yatim dan dhuafa di wilayah Batam. Penyerahan bantuan ini dilakukan secara kolektif oleh Ketua Umum Apkasi, Gubernur Kepri, Ketua APPSI, serta jajaran Dewan Pengurus Harian Apkasi.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi menyampaikan kegelisahan kolektif soal masa depan otonomi daerah. Ia menegaskan bahwa tanpa kabupaten yang kokoh, pilar kebangsaan Indonesia bakal goyah.

Bursah juga mengingatkan kembali spirit UU No 32/2004 yang memberikan marwah lebih besar kepada daerah. Ia menyebut kebijakan kucuran dana likuiditas ke sektor perbankan yang mencapai ratusan triliun rupiah berdampak minim pada peningkatan daya beli di tingkat lokal.

Menurut Bursah, pertumbuhan ekonomi jauh lebih akseleratif jika dana tersebut dikelola melalui skema distribusi fiskal langsung ke daerah.