RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menegaskan situasi geopolitik global sepanjang 2025 harus menjadi alarm bagi Pemerintah Indonesia. Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan pemerintah harus mampu mengantisipasi ancaman global tersebut untuk mengantisipasi kesiapan dalam mengatasinya.

Dia memberi contoh konflik di perbatasan Kamboja dan Thailand serta penangkapan Presiden Venezuela oleh militer Amerika Serikat (AS). "Ini seharusnya menjadi peringatan untuk menilai sejauh mana kesiapan mengantisipasinya dari sisi penguatan pertahanan negara," ujarnya, Senin, 19 Januari 2026.

Di dalam negeri, pria yang akrab disapa Kang TB ini mencatat dua isu yang menonjol sepanjang tahun. Pertama, soal dinamika pengadaan alutsista yang terkesan kurang terencana dan berpotensi menimbulkan beban fiskal besar.

Kedua, pembentukan Batalion Teritorial Pembangunan dengan fungsi nontempur yang masih dipertanyakan urgensinya. Karena itu, Kang TB menegaskan keberadaan dokumen kebijakan umum strategi pertahanan negara menjadi prioritas utama pemerintah pada 2026.

"Tanpa dokumen strategi pertahanan yang komprehensif dan terukur, pembangunan kekuatan pertahanan akan kehilangan arah, minim akuntabilitas," ucapnya. "Ini juga berisiko melemahkan kemampuan Indonesia dalam menangkal ancaman militer asing di tengah situasi global yang semakin kritis."

Situasi global, mulai dari konflik bersenjata hingga kejahatan transnasional, membuat 27.768 WNI di luar negeri terpaksa dipulangkan. "Sepanjang 2025 kami telah memulangkan 27.768 WNI dari berbagai situasi krisis," kata Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono.