RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon merespon kericuhan yang terjadi di Kawasan Cagar Budaya (KCB) Keraton Solo. Kericuhan terjadi akibat penolakan kubu Paku Buwono XIV Purbaya atas penunjukan KGPH Tedjowulan sebagai Pelaksana Perlindungan KCB Keraton Solo.

Ia menegaskan langkah itu diambil pemerintah demi menjaga kelestarian cagar budaya. "Kita melihat dari sisi pemerintah, tujuannya untuk melakukan penjagaan terhadap cagar budaya ini," katanya dalam keterangan pers yang diterima RRI, Minggu, 18 Januari 2026.

Ia menambahkan bahwa penunjukan ini sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026. Surat tersebut kemudian langsung diberikan kepada KGPA Tedjowulan oleh Menbud Fadli.

Menyoal penolakan oleh pihak PB XIV Purbaya atas penunjukan KGPH Tedjowulan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah selalu berupaya menjalin komunikasi dengan PB XIV Purbaya.

"Mereka selalu kita undang, tapi waktu diundang, mereka tidak datang. Jadi sebenarnya kita ingin kooperatif, itu yang kita harapkan," ucapnya.

Selain itu, ia juga turut meninjau area keraton dan menemukan banyak kondisi bangunan yang kurang terawat. Menurutnya, revitalisasi menjadi hal yang mendesak.

"Tadi saya lihat sendiri di belakang, banyak bangunan yang kurang terawat. Kita harap ini bisa direvitalisasi agar Keraton Solo bisa menjadi objek wisata budaya, sejarah, kuliner, hingga wisata religi," ujarnya.

Ketua Eksekutif LDA, KPH Edy Wirabhumi juga meluruskan bahwa kejadian itu disebabkan penobatan KGPH Tedjowulan. Penobatan itu diberikan oleh Menbud Fadli sebagai Pelaksana Pelestarian KCB Keraton Solo.

"SK Menteri Kebudayaan ini menunjuk KGPA Tedjowulan sebagai pelaksana. Jadi, Panembahan Agung Tedjowulan ditunjuk untuk pelaksana pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya nasional untuk Keraton Surakarta," katanya, menjelaskan.