RRI.CO.ID, New York - Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan atas permintaan mendesak dari Amerika Serikat (AS) untuk membahas krisis yang semakin memburuk di Iran. Pertemuan berlangsung, Kamis, 15 Januari 2026 di Markas PBB, New York, AS ini membahas, situasi yang dimulai sejak 28 Desember 2025.

Namun, pertemuan diwarnai dengan aksi saling “serang” oleh para perwakilan AS dan Iran yang hadir. AS diwakilkan oleh Perwakilan Tetap untuk PBB Mike Waltz dan Iran oleh Wakil Perwakilan Tetap untuk PBB Gholamhossein Darzi.

AS menuduh pemerintah Iran saat ini merupakan rezim yang lebih lemah dari sebelumnya dan takut oleh kekuatan rakyat di jalanan. Pemerintahan Iran juga disebut telah menyebarkan kebohongan.

“Iran mengatakan siap untuk berdialog, tetapi tindakannya menunjukkan sebaliknya. Ini adalah rezim yang memerintah melalui penindasan, kekerasan, dan intimidasi, dan telah mengacaukan Timur Tengah selama beberapa dekade,” kata Dubes Mike dalam pertemuan.

Waltz menyatakan, Presiden Trump memiliki keseriusan untuk bertindak dalam merespons situasi di Iran. Trump dikatakan telah memiliki opsi dalam menghentikan aksi di Iran yang disebutnya sebagai pembantaian.

“Presiden Trump adalah seorang yang bertindak, bukan hanya banyak bicara seperti yang kita lihat di PBB. Dia telah menjelaskan semua opsi tersedia untuk menghentikan pembantaian, dan tidak ada yang lebih tahu hal itu selain kepemimpinan rezim Iran,” ujar Waltz menekankan.

Berbagai pernyataan Waltz ditanggapi Darzi dengan mengungkapkan, permintaan pertemuan di Dewan Keamanan oleh AS sangat disayangkan Iran. Karena menurutnya, ini merupakan upaya AS untuk menutupi keterlibatan atas situasi di Iran.

“Sangat disayangkan bahwa perwakilan rezim Amerika Serikat yang meminta pertemuan ini hari ini telah menggunakan kebohongan, distorsi fakta, dan disinformasi yang disengaja. Untuk menyembunyikan keterlibatan langsung negaranya dalam mengarahkan kerusuhan di Iran menuju kekerasan,” ucap Darzi.

Darzi mengungkapkan, Iran secara tegas menolak seluruh tuduhan yang disampaikan AS kepada negaranya. Ia menyatakan, fakta di lapangan bertentangan dengan narasi yang disampaikan AS di dalam pertemuan Dewan Keamanan.

“Rekayasa AS tentang pembunuhan demonstran yang tidak masuk akal tidak mencerminkan realitas di lapangan, juga tidak akan menutupi kejahatan Amerika terhadap rakyat Iran. Tuduhan bahwa pemerintah Republik Islam Iran telah membunuh demonstran damai adalah distorsi fakta di lapangan,” kata Darzi.

Pasukan keamanan Iran disebut berhadapan dengan sel-sel teroris bersenjata bergaya ISIS dan kelompok separatis kekerasan yang didanai dan dipersenjatai beberapa entitas asing. Termasuk Israel dan kelompok-kelompok ini sengaja menargetkan warga sipil serta petugas penegak hukum dalam upaya memicu perang saudara dan menciptakan kondisi intervensi asing.

“Klaim bahwa pembatasan internet diberlakukan untuk menyembunyikan bahaya terhadap rakyat kami sendiri juga salah. Sebaliknya, pembatasan sementara diperlukan untuk melindungi bangsa Iran dari operasi jahat yang dilakukan oleh agen asing, termasuk agen Israel, terhadap keamanan bangsa,” ucap Darzi menjelaskan.