RRI.CO.ID, Teheran - Pemerintah Iran menyatakan sedikitnya 3.000 orang ditangkap selama beberapa pekan aksi protes antipemerintah yang kini sebagian besar berhasil diredam. Jalanan ibu kota Teheran dan sejumlah kota lain terpantau relatif tenang pada Jumat, 16 Januari 2026.

Meski demikian, kehadiran aparat keamanan masih terlihat kuat di berbagai wilayah. Meski situasi di lapangan mereda, akses internet di Iran masih terputus hampir sepenuhnya, dilansir dari Al Jazeera.

Pemadaman internet nasional telah berlangsung selama delapan hari sejak diberlakukan pada puncak aksi protes pekan lalu. Kondisi ini membuat warga kesulitan berkomunikasi dan memperoleh informasi.

Aksi protes dipicu oleh melonjaknya inflasi dan anjloknya nilai mata uang lokal, yang mendorong ribuan warga protes sejak akhir Desember. Pemerintah Iran merespons dengan tindakan keras, sementara para pemimpin negara menyebut para demonstran sebagai perusuh.

Kelompok hak asasi manusia menyatakan lebih dari 1.000 demonstran meninggal sejak aksi dimulai. Sementara itu, pemerintah Iran mengklaim sedikitnya 100 aparat keamanan juga tewas dalam insiden terkait protes.

Namun, angka korban dari kedua belah pihak belum dapat diverifikasi secara independen. Ketegangan meningkat ketika Presiden AS Donald Trump mengancam akan memerintahkan aksi militer terhadap Iran jika jumlah korban terus bertambah.

Namun Trump kemudian melunakkan retorikanya setelah menyatakan bahwa Teheran membatalkan rencana eksekusi ratusan demonstran. Utusan khusus AS untuk Timur Tengah menyampaikan harapan agar penyelesaian diplomatik dapat dicapai guna meredakan ketegangan Washington dan Teheran.

Meski demikian, para pengamat menilai pemerintahan Trump mengirimkan sinyal yang saling bertentangan. Hal tersebut menyulitkan Iran untuk mempercayai kemungkinan dialog.

Untuk saat ini, otoritas Iran disebut berupaya menenangkan situasi dalam negeri dengan tidak melanjutkan eksekusi terhadap para demonstran. Pemerintah juga berfokus pada upaya memperbaiki kondisi ekonomi.

Di tengah keterbatasan informasi akibat pemadaman internet, Amnesty International memperingatkan adanya dugaan pembunuhan massal yang melanggar hukum. Organisasi tersebut mendesak dilakukannya penyelidikan internasional atas peristiwa itu.

Sementara itu, pemerintah Iran berupaya menjaga stabilitas di dalam negeri. Iran juga menyatakan tetap membuka jalur diplomasi di tengah potensi eskalasi dengan Amerika Serikat.