RRI.CO.ID, Jakarta - Sejumlah negara Eropa ramai-ramai mengerahkan pasukan militer ke Greenland menyusul rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menguasai wilayah otonom Denmark tersebut. Sebelumnya, Trump menilai Greenland memiliki nilai strategis penting bagi keamanan nasional AS.

Merespons rencana itu, pasukan dari negara-negara anggota North Atlantic Treaty Organization (NATO) mulai dikerahkan ke Greenland. Prancis, Swedia, Jerman, dan Norwegia pada Rabu (14/1) mengumumkan akan mengirim personel militer ke ibu kota Greenland, Nuuk, dalam rangka misi pengintaian.

Wakil Perdana Menteri Greenland, Mute Egede, mengatakan kehadiran pasukan NATO di wilayahnya diperkirakan akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Ia menegaskan pengerahan tersebut merupakan bagian dari latihan militer.

“Pasukan NATO diperkirakan akan lebih banyak hadir di Greenland mulai hari ini dan beberapa hari mendatang. Akan ada lebih banyak penerbangan dan kapal militer,” ujar Egede dalam konferensi pers dikutip Jumat 16, Januari 2026.

Belanda turut bergabung dengan negara-negara NATO lainnya dengan mengirimkan personel militer untuk melakukan pengintaian di Greenland. Pengumuman tersebut disampaikan setelah Prancis, Swedia, Jerman, dan Norwegia menyatakan komitmen mereka dalam misi serupa di Nuuk.

Menteri Pertahanan Belanda, Rubens Brekelmans, menegaskan bahwa kawasan Arktik, termasuk Greenland, memiliki arti strategis bagi seluruh anggota NATO. “Keamanan di wilayah Arktik sangat penting secara strategis bagi semua anggota NATO,” kata Brekelmans dalam pernyataan yang dilansir AFP, Kamis (15/1/2026).

Ia menambahkan, Belanda mengirim satu perwira Angkatan Laut ke Greenland sebagai bagian dari pengintaian dan latihan militer bersama di kawasan Arktik. Pengerahan pasukan Eropa dijadwalkan mulai dilakukan setelah pertemuan antara pejabat AS, Denmark, dan Greenland di Washington gagal menyelesaikan perbedaan pandangan mendasar.

Sementara itu, Gedung Putih menegaskan bahwa pengerahan pasukan NATO tidak akan memengaruhi rencana Presiden Donald Trump untuk mengakuisisi Greenland. Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menyatakan keputusan Trump tetap bulat.

“Saya rasa pasukan di Eropa tidak memengaruhi proses pengambilan keputusan presiden. Dan sama sekali tidak memengaruhi tujuannya untuk mengakuisisi Greenland,” kata Leavitt, dikutip dari CNN International, Jumat (16/1/2026).

Leavitt menyebut pertemuan antara Wakil Presiden AS JD Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dengan Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen. Serta Menteri Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt pada Rabu (14/1) berlangsung produktif.

Kedua pihak sepakat membentuk kelompok kerja untuk melanjutkan pembicaraan teknis terkait rencana akuisisi Greenland, yang akan dilakukan setiap dua hingga tiga minggu. Gedung Putih juga menegaskan bahwa Trump memandang akuisisi Greenland sebagai prioritas keamanan nasional.

“Dia ingin Amerika Serikat mengakuisisi Greenland dan berpikir bahwa hal itu demi keamanan nasional kita yang terbaik,” ujar Leavitt. Di sisi lain, Pemerintah Denmark menolak keras rencana tersebut.

Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen menegaskan bahwa upaya AS untuk menguasai Greenland tidak mungkin dilakukan. Karena melanggar kedaulatan Denmark.

“Ini tidak mungkin, ini bukan yang kami inginkan di Denmark maupun di Greenland, dan bertentangan dengan semua aturan internasional. Ini melanggar kedaulatan,” kata Rasmussen, dilansir AFP, Jumat (16/1/2026).

Pernyataan Rasmussen sekaligus menegaskan sikap Denmark yang menolak rencana Trump. Meskipun, Gedung Putih menyatakan bahwa pengerahan pasukan NATO tidak akan mengubah arah kebijakan Presiden AS terkait Greenland.