Denmark Sebut Trump Tetap Ingin Kuasai Greenland

KBRN, Kopenhagen: Denmark menyatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tetap berniat menguasai Greenland. Pernyataan itu disampaikan setelah pertemuan tingkat tinggi tertutup di Gedung Putih, Rabu (14/1/2026), dilansir dari NBC News.

Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Presiden JD Vance dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, serta delegasi dari Denmark dan Greenland. Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen mengatakan diskusi berlangsung secara terus terang namun konstruktif.

Meski demikian, Trump tidak mengubah pendiriannya terkait Greenland. Ia menegaskan bahwa Presiden AS memiliki keinginan jelas untuk menaklukkan wilayah tersebut.

Sementara itu, Denmark dan Greenland memiliki posisi yang berbeda dan menilai tuntutan kepemilikan AS sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima. Trump sebelumnya bersumpah akan mengambil alih Greenland dengan satu cara atau cara lain.

Gedung Putih juga menolak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer. Sikap ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan sekutu dan mengguncang aliansi NATO.

Rasmussen menyebut Denmark akan membentuk kelompok kerja tingkat tinggi untuk mencari jalan ke depan terkait isu keamanan. Langkah ini diharapkan dapat meredakan ketegangan.

Menteri Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt menegaskan bahwa peningkatan kerja sama tidak berarti negaranya ingin dimiliki oleh Amerika Serikat. Trump kembali menegaskan ancamannya melalui unggahan di Truth Social, menyebut Greenland vital bagi sistem pertahanan rudal AS.

Denmark memperluas kehadiran militernya di sekitar Greenland dengan dukungan sekutu NATO, termasuk Swedia yang mengirim pasukan untuk latihan bersama. Perdana Menteri Greenland menegaskan wilayahnya tidak ingin menjadi bagian dari Amerika Serikat dan memilih tetap berada dalam Kerajaan Denmark.

Jajak pendapat terbaru juga menunjukkan mayoritas warga AS tidak mendukung upaya Trump untuk memperoleh Greenland. Sementara itu, ketegangan ini mendorong negara-negara Eropa mempertimbangkan langkah diplomatik dan ekonomi sebagai respons.

Rekomendasi Berita