RRI.CO.ID, Jakarta - Iran memastikan komitmen penuhnya untuk melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak untuk berdemonstrasi dan berunjuk rasa secara damai. Kata Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, Kamis, 15 Januari, 2026, di Jakarta.

Hal itu disampaikan Boroujerdi di tengah aksi demonstrasi yang berkembang di Iran sejak 28 Desember 2025. “Komitmen pemerintah itu juga menganggap perlindungan keamanan publik, nyawa dan harta benda warga negara dan sarana umum sebagai tanggung jawab mendasarnya,” ujarnya.

“Kedua prinsip ini akan diimplementasikan secara bersamaan tanpa kompromi. Sesuai dengan hukum dan kewajiban internasional negara.”

Pada saat yang sama pemerintah Iran, dengan memahami akar masalah ekonomi dan sosial dari protes tersebut, telah memasukkan langkah-langkah praktis ke dalam agenda. Termasuk, paket bantuan mendesak untuk kelompok rentan.

“Dan dialog langsung dengan perwakilan serikat pekerja dan serikat pasar. Yaitu, untuk mengurangi tekanan biaya hidup dan memulai reformasi ekonomi,” ucap Dubes Iran.

Menurutnya, aksi demonstrasi pada Minggu lalu terjadi karena fluktuasi nilai tukar. Para demonstrans merupakan serikat pekerja dan ekonomi yang terdiri dari beberapa pengusaha dan pedagang di Tehran.

“Unjuk rasa itu diadakan dengan motif mata pencaharian dan sebagai reaksi dampak negatif fluktuasi mata uang terhadap kegiatan bisnis dan daya beli. Tuntutan utama mereka adalah untuk mengembalikan stabilitas pasar dan menerapkan langkahlangkah ekonomi yang efektif,” kata Boroujerdi.

Ia menekankan, unjuk rasa itu sejak awal bersifat umum, berlangsung damai, berorientasi pada serikat pekerja dan tuntutan. Para pengunjuk rasa berusaha menyampaikan tuntutan dengan tenang tanpa mengganggu ketertiban umum.

“Iran menekankan harus dibuat perbedaan yang jelas dan prinsipal antara protes damai yang sah dan tindakan kekerasan terorganisir yang mengganggu ketertiban umum. Sayangnya, dalam beberapa kasus, unjuk rasa damai telah disalahgunakan secara sengaja oleh sejumlah kecil elemen kekerasan yang berafiliasi terhadap gerakan disetir dari luar,” ucapnya.

“Sehingga, menyebabkan pengrusakan properti publik, penyerangan terhadap lembaga penegak hukum, dan penggunaan alat pembakar dan bahkan senjata api.”