RRI.CO.ID,Bogor - Komisi II DPRD Kota Bogor menilai pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum optimal, terutama pada sektor parkir yang dinilai rawan kebocoran. Kondisi ini mendorong perlunya langkah pembenahan menyeluruh agar potensi penerimaan daerah dapat dimaksimalkan.
Isu tersebut dibahas dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kota Bogor bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Bapperida, Dinas Perhubungan, dan Perumda Trans Pakuan. Rapat berlangsung pada Rabu, 14 Januari 2026, sebagai bagian dari evaluasi kinerja penerimaan PAD.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Rifky Alaydrus, menyampaikan bahwa peningkatan PAD tidak cukup hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan pentingnya pembenahan sistem pemungutan dan pengawasan yang lebih ketat.
“PAD Kota Bogor masih memiliki ruang peningkatan yang besar. Kuncinya ada pada perbaikan sistem, penutupan kebocoran, dan keberanian melakukan reformasi di sektor strategis seperti parkir,” ujar Rifky.
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bogor, Benninu Argubie, menyoroti perlunya penataan target PAD agar lebih realistis dan akurat. Menurutnya, penyusunan target harus berbasis data aktual yang mencerminkan kondisi ekonomi di lapangan.
“Target PAD harus disusun berbasis data aktual, bukan hanya mengacu pada capaian historis. Dengan begitu, potensi penerimaan dapat dimaksimalkan secara optimal,” kata Benninu.
Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah hingga tingkat kewilayahan. Ia menyebut keterlibatan kelurahan menjadi kunci dalam menekan kebocoran PAD, khususnya di sektor parkir, pajak restoran, dan pajak hotel.
